Contoh Pendahuluan skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1         Latar Belakang

Pekerjaan sosial adalah aktivitas kemanusiaan yang sejak kelahirannya sekian abad yang lalu telah memiliki perhatian yang mendalam pada pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat yang lemah dan kurang beruntung (disadvabtaged groups), seperti orang miskin, orang dengan kecacatan, dan komunitas adat terpencil, Prinsip-prinsip pekerjaan sosial, seperti ‘menolong orang agar mampu menolong dirinya sendiri’ (to help people to help them selves), ‘penuan nasib sendiri’ (self determination), ‘bekerja dengan masyarakat’ (working with people), dan ‘bekerja untuk masyarakat’ (working for people), menunjukkan bahwa pekerjaan sosial memiliki komitmen yang kuat terhadap pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan sarana prasarana Publik merupakan salah satu pekerjaan sosial yang telah dilakukan oleh pemerintah, namun pembangunan yang berorientasi perspektif pertumbuhan yang dikombinasikan dengan kebijakan yang berorientasi stabilitas kekuasaan telah melahirkan pelaksanaan pembangunan yang sentralistik dan top down, Dalam pelaksanaannya kebijakan sosial juga telah melahirkan dominasi Negara di satu pihak dan marginalisasi masyarakat dipihak lain, terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan, Walaupun secara makro kebijakan ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi secara mikro ternyata kurang menyentuh peningkatan taraf hidup lapisan bawah, bahkan menimbulkan kesenjangan.

Kesenjangan tersebut dilihat sebagai akibat dari hasil pembangunan yang kurang menyentuh kepentingan masyarakat pada tingkat bawah, Hal itu merupakan akibat dari marginalisasi masyarakat sehingga menciptakan kelompok lemah dan ketidak berdayaan yaitu kelompok-kelompok yang mengalami diskriminasi dalam suatu masyarakat, seperti masyarakat kelas ekonomi rendah, kelompok minoritas etnis, wanita, populasi lanjut usia, masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah, serta masyarakat pada daerah tepencil adalah orang-orang yang mengalami ketidak berdayaan.

Sennet dan Cabb (1972) dan Conway (1979) mengatakan bahwa ketidak berdayaan ini disebabkan oleh beberapah factor seperti: ketiadaan jaminan ekonomi, ketiadaan pengalaman dalam arena politik, ketiadaan akses terhadap informasi, ketiadaan dukungan financial, ketiadaan pelatihan-pelatihan, dan adanya ketegangan fisik dan emosional.

Namun oleh karena penyebab marginalisasi masyarakat yang menjadi sumber masalah tidak terangkatnya masyarakat lapisan bawah adalah faktor utama ketidakberdayaan maka pendekatan yang kemudian banyak digunakan oleh perspektif ini adalah pemberdayaan masyarakat, Ketidak berdayaan tersebut diwujudkan dalam bentuk kurangnya wewenang masyarakat dalam pengambilan keputusan dan kurangnya kapasitas untuk mengelola pembangunan secara mandiri, Dengan demikian dua unsur penting dalam pemberdayaan adalah desentralisasi dan pengembangan kapasitas, Keduannya merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, Desentralisasi berarti to give power or authority, sementara pengembangan kapasitas berarti to give ability, keduannya merupakan dua konsep penting pengertian konvensional pemberdayaan (wrihatnolo dan Dwidjowijoto, 2007: 115).

Pembangunan yang merupakan salah satu wujud nyata dalam upaya pemberdayaan masyarakat yang tentunya dengan mengunakan kriteria Stakeholder, kajian pembangunan masyarakat dapat dibedakan dalam fokus perhatian pembangunan masyarakat yang diselenggarakan oleh negara, masyarakat dan dunia usaha atau swasta. Konsentrasi pembangunan masyarakat yang diselenggarakan negara dapat mencurahkan perhatiannya pada kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan masyarakat, lembaga penyelenggara baik departemental, lintas departemen dan nondepartemen. Walaupun konsentrasinya berbeda, tetapi pada prinsipnya pembangunan masyarakat pada sektor apapun mengandung keempat unsur yang menjadi kerangka dasarnya yaitu sebagai proses perubahan, menciptakan hubungan serasi antara kebutuhan dan sumber daya, pengembangan kapasitas dan bersifat multidimensi.

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan roda penggerak pertumbuhan ekonomi, Infrastruktur juga mempunyai peran yang penting dalam memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa serta diyakini sebagai pemicu pembangunan suatu kawasan, Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menyediakan fasilitas dan layanan infrastruktur yang berkualitas, baik dalam bentuk pengaturan dengan kerangka regulasi maupun rehabilitasi dan peningkatan kapasitas dan fasilitas infrastruktur yang rusak, serta pembangunan baru melalui program pemberdayaan, kerangka investasi dan pelayanan umum.

Dan oleh karena itu pemerintah diharapkan dapat menghadirkan ide-ide yang kreatif dan inovatif yang dapat meningkatkan pelaksanaan pembangunan terutama pada desa-desa terpencil yang sangat membutuhkan bantuan serta uluran tangan dari pemerintah yang selama ini terisolir dan tidak mendapatkan fasilitas hidup yang memadai, seperti penerangan dan sumber air bersih untuk kegiatan kehidupan sehari-harinya.

Masyarakat di Kecamatan Kalumpang adalah salah satu cerminan masyarakat yang kehidupannya tertinggal, terpencil dan terisolir dibanding dengan masyarakat didaerah lainnya dikarenakan beberapa faktor antara lain:

1.    Keadaan geografis yang sulit untuk dijangkau karena berada pada daerah pegunungan dan terletak diujung kabupaten mamuju sehingga sulit untuk mendapatkan info tentang keberadaanya. Dan antara desa yang satu dengan yang lainnya di pisahkan oleh aliran sungai sehingga masyarakat sekitar menggunakan katingting (perahu tradisonal masyarakat) untuk dapat menujuh ke desa tertentu dimana aliran sungai tersebut cukup deras sehingga dapat menghambat dan mengancam nyawa masyarakat yang melintas

2.    Akses transportasi yang kurang layak untuk ditempuk karena kondisi jalan yang sulit untuk dilalui dan beberapah jalan antara desa hanya dapat ditemput dengan beberapah kendaraan tertentu seperti motor dan perahu, dikarenakan kondisi jalan yang kecil hanya berupah jalan setapak, berlumpur, dan berada pada tepi jurang yang dapat mengancam nyawa para pengguna jalannya.

3.    Tidak adanya akses komunikasi yang dapat digunakan untuk berhubungan dengan pemerintah dan masyarakat setempat, sehingga untuk mendapatkan informasi tentang keadaan masyarakat dikecamatan kalumpang harus datang secara langsung kedaerah tersebut, akibatnya informasi dari dalam dan dari luar daerah amat sulit untuk didapatkan.

4.    Tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah, dikarenakan kurangnya pembangunan sekolah dan tenaga pengajar yang dirasa sangat berperan penting dalam peningkatan sumber daya manusia yang ada disana, selain itu opini masyarakat yang menganggap bahwah pendidikan bukanlah sesuatu yang penting juga ikut menjadi penghambat dalam peningkatan pendidikan masyarakat, sehingga anak-anak mereka lebih sering diarahkan untuk membantu para orang tuanya disawah, dikebun ataupun dsungai tempat orang tua mereka mencari nafka.

Faktor-faktor tersebutlah yang menyebabkan tertinggal, terisolir dan terpencilnya Kecamatan Kalumpang sehingga kurang terjangkau oleh penyelenggaraan pembangunan oleh pemerintah terutama pada aspek infrastruktur sosial yang mencakup hidup masyarakat yaitu pengadaan penerangan berupah listrik dan penyediaan sumber air bersih, dimana pada kenyataannya infrastruktir inilah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di manapun, demi kelangsungan hidup dan perkembangannya karena dengan adanya fasilitas tersebut masyarakat dapat merasakan kehidup yang lebih layak apalagi dizaman yang modern ini teknologi informasi merupakan hal yang wajib dipelajari oleh masyarakat, dan dengan adanya sumber air bersih yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat diharapkan pola hidup dan kesehatan masyarakat dapat lebih meningkat lagi.

Untuk merealisasikan tujuan diatas maka pemerintah baik itu dari pemerintah pusat dan dari pemerintah daerah dirasa perlu untuk membuat dan menghadirkan beberapah program pemberdayaan yang dapat membangun infrastruktur yang sangat penting bagi masyarakat tersebut, diantaranya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) dan beberapah program lainnya yang dapat mendorong dan memacuh terjadinya pembangunan fasilitas publik yang dapat menolong kehidupan masyarakat menjadi lebih baik lagi.

Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri Pedesaan (PNPM MP) diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya, PNPM Mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen/sektor dan pemerintah daerah, Pelaksanaan PNPM Mandiri 2008 juga akan diprioritaskan pada desa-desa tertinggal. Dengan pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam kerangka kebijakan PNPM Mandiri, cakupan pembangunan diharapkan dapat diperluas hingga ke daerah-daerah terpencil dan terisolir. Efektivitas dan efisiensi dari kegiatan yang selama ini sering berduplikasi antar proyek diharapkan juga dapat diwujudkan.

Dimana pada dasarnya program ini bertujuan untuk menyediakan segala hal yang dibutuhkan oleh masyarakat tetapi juga turut serta datang, tinggal, mempelajari hidup masyarakat, memfasilitasi masyarakat untuk membangun daerahnya, dan memberikan arahan serta mengadakan evaluasi terhadap segalah aktivitas yang telah mereka laksanakan, sehingga apa yang mereka lakukan dapat terarah dengan baik sesuai dengan apa yang direncanakan. Dimana untuk kelancaran program tersebut dibutuhkan kerjasama dengan masyarakat setempat, para pemangkuh adat/tokoh masyarakat, perangkat daerah dan tentunya pemerintah daerah setempat untuk memberikan informasi dan segalah hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program tersebut.

Atas dasar pemikiran inilah maka peneliti pun tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul “IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN (PNPM MP) DI KECAMATAN KALUMPANG KABUPATEN MAMUJU” Provinsi Sulawesi Barat.

1.2.        Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan melihat luasnya cakupan masalah di atas, maka penulis mengganggap penting memberikan batasan masalah sebagai bahan penelitian yaitu:

1.   Bagaimana Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) dalam bidang Pembangunan Sarana Prasarana Publik  di Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju?

2.   Faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) dalam bidang pembangunan Sarana Prasarana Publik di Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju?

1.3.        Tujuan dan Mamfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari hasil penelitian yang hendak dicapai adalah :

a.  Untuk menggambarkan dan menjelaskan Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) dalam bidang pembangunan Sarana Prasarana Publik di Kecamatan Kalumpang.

b.  Untuk mengetahui dan menjelaskan Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) dalam bidang pembangunan Sarana Prasarana Publik di Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju.

1.3.2   Mamfaat Penelitian

Ada beberapa  manfaat yang bisa didapatkan dari hasil penelitian ini yang dapat membantu peneliti maupun unsur yang terkait didalamnya, yakni :

a.    Manfaat Akademis :

·         Sebagai pelengkap bahan studi ilmu pemerintahan tentang gambaran langsung pelaksanaan pembangunan fasilitas publik oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) milik pemerintahan dalam beberapa daerah yang tergolong terpencil dan terisolir di Indonesia.

·         Sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa yang konsen terhadap ide atau pemikiran tentang pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat oleh pemerintahan, serta bentuk pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan di masyarakat.

b.    Manfaat Praktis :

·         Sebagai bahan masukan atau bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan atau program kerja  dalam pengembangan pemerintahan daerah terkhusus bagi mahasiswa dalam bidang ilmu pemerintahan.

·         Sebagai masukan bagi pemerintah dalam menjalankan peran serta fungsinya sebagai pelaksana pembangunan fasilitas layanan sipil yang ada untuk masyarakat.

1.4.        Kerangka Konseptual

            Keberhasilan suatu pembangunan Desa harus senantiasa beriringan dengan bagaimana menggalang keterpaduan antara pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan

Program PNPM Mandiri Pedesaan adalah upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi, Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuh kembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan.

Program pemerintah tersebut dilaksanakan dengan memamfaatkan tingkat partisipasi dari masyarakat, perangkat daerah dan pemerintah daerah setempat, untuk dapat saling berkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, sehingga nantinya akan muncul rasa memiliki dan bertanggung jawab dari masyarakat dan pemerintah daerah untuk merawat dan menjaga apa yang telah mereka bangun.

Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang mempengaruhi yakni faktor internal berupa kesadaran/kemauan masyarakat dalam diri, tingkat pendidikan masyarakat, dan pendapatan atau penghasilan masyarakat. Serta faktor eksternal berupa kepemimpinan/peran pemerintah desa dalam mengarahkan masyarakat, keadaan geografis serta fasilitas yang tersedia.

               Untuk mempermudah memahami beberapa hal pokok yang dijadikan landasan berfikir dalam penelitian ini, penulis dapat menyajikan dalam bentuk skema kerangka konseptual, yaitu sebagai berikut :

Gambar 1.1

Kerangka Konseptual Penelitian

 

1.5.        Metode Penelitian

1.5.1     Tipe dan Dasar Penelitian

a.    Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang pengadaan infrastruktur publik oleh PNPM Mandiri Pedesaan, di Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju.

b.    Dasar penelitian adalah wawancara dan survey yaitu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data  melalui daftar  pertanyaan dari sejumlah responden yang dianggap mewakili seluruh  populasi.

1.5.2.   Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan selama kurang lebih satu bulan  dengan lokasi penelitian adalah di Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.

Dengan mengambil 3 Desa dari 13 desa yang berada dikecamatan kalumpang yaitu Desa Kalumpang, Desa Tumonga dan Desa Karama sebagai populasi Penelitian.

1.5.3.   Teknik  Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data-data yang diambil dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang bersumber dari kepustakaan (library Study), sedangkan data primer adalah data yang bersumber dari studi lapang (Field Research).

1.     Data primer adalah Data yang diperoleh dari hasil :

a.  Teknik interview atau wawancara yaitu melakukan wawancara baik secara mendalam maupun secara bebas kepada subjek penelitian dengan  menggunakan daftar pertanyaan.

b.  Teknik Observasi yaitu dengan melakukan pengamatan langsung untuk mengumpulkan data tentang pelaksanaan pembangunan yang terjadi.

c.    Kuesioner Yaitu dengan mengedarkan daftar pertanyaan kepada sejumlah responden yang telah ditentukan untuk mendapatkan jawaban atas sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan objek penelitian.

2.      Data sekunder

Data diperolah melalui studi pustaka (Library Search) yaitu mengambil data dari sejumlah buku, literatur, internet, dokumentasi maupun perundang-undangan, dokumen yang sudah ada, seperti Kabupaten Mamuju. Dalam Angka BPS, dan Profil Kecamatan Kalumpang, pedoman umum PNPM mandiri, dokumen desa tentang pelaksanaan program pemberdayaan, dan beberapa data penting lainnya.

1.5.4.   Populasi dan Sampel Penelitian

a.    Populasi

Mengingat fokus dari penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) khususnya di Kecamatan Kalumpang, maka yang menjadi Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berada di Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju.

b.    Sampel

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara “Purposive Sampling” dengan harapan bahwa informan dan responden yang dipilih mewakili populasi. Dimana dalam pemilihan sampel berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut-paut dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya serta dianggap mampu memberikan informasi dan data-data yang akurat.

ü  Informan

a)    Camat kalumpang, Kabupaten Mamuju

b)    Sekretaris kecamatan kalumpang

c)   Kepala desa tempat pelaksanaan program pemberdayaan, sebanyak 3 orang

d)    Pelaku PNPM MD

1.    Fasilitator Provinsi Sul-Bar

2.    Fasilitator Kabupaten Mamuju

3.    Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kecamatan Kalumpang

4.    Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BP-UPK)

5.    Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD)

6.    Fasilitator Kecamatan

7.    Fasilitator Teknik

8.    Unit Pengelolah Kegiatan (UPK)

9.    Fasilitator Desa

10. Tim Pengelolah Kegiatan (TPK)

11. Tim Pemelihara

e)    Kepala Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kecamatan Kalumpang.         

ü  Responden, terdiri dari :

1)    pemuka masyarakat/Tokoh Masyarakat, sebanyak 4 orang

2)    kalangan pendidik , sebanyak 4 orang

3)    kalangan agama, sebanyak 2 orang

4)    kepala keluarga (masyarakat), sebanyak 24 orang

Jadi jumlah keseluruhan informan adalah 25 orang dan responden sebanyak 34 orang.

1.5.5.   Analisis Data

Tahap selanjutnya setelah pengumpulan dan penggalian informasi atau data adalah tahap analisis data. Dalam penelitian ini, analisis terhadap data menggunakan desain analisis atau pendekatan kualitatif yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan hasil-hasil penelitian dari sejumlah data yang telah diperoleh dari informan dan responden, yang tentunya telah diperoleh melalui wawancara dan observasi, yang didukung pula oleh data kuantitatif melalui pembagian kuesioner.

1.5.6     Definisi Operasional

Untuk memberi suatu pemahaman, agar memudahkan penelitian, maka perlu adanya beberapa batasan penelitian dan fokus penelitian ini yang dioperasionalkan melalui beberapa indikator serta perlunya identifikasi dan definisi terhadap variabel-variabel yang akan diteliti, sebagai berikut :

1)      Implementasi Pembangunan Sarana Prasarana Publik yang dimaksud adalah pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana atau Infrastruktur publik yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam menjalankan siklus kehidupan bermasyarakat dan untuk pemerintah daerah setempat dalam menjalankan proses pemerintahan yakni,

ü  Sumber Pembangkit Listrik

a.    Turbin dan

b.    Generator set (Genset)

ü  Sumber Air Bersih, (Bak Penampungan Air)

2)      Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/ meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya.

3)      PNPM Mandiri Pedesaan adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebaga dasar dan acuan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Ada pun indikator yang mempengaruhi kinerja implementasi program pemberdayaan (PNPM Mandiri Pedesaan) menurut teori Merilee S. Grindle ( 1995 ) :

1.    Kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan oleh karenanya masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi dalam setiap proses perencanaan yang dilaksanakan oleh PNPM Mandiri Pedesaan.

2.    Jenis manfaat yang diterima oleh target group. apakah letak sebuah program sudah tepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, dan sesuai dengan potensi yang ada.

3.    Derajat perubahan yang diharapkan dari sebuah kebijakan, untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan pelaksanaan program yang telah drencanakan.

4.    Letak pengambilan keputusan, yaitu bagaimana mekanisme pengambilan keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh pelaksana program.

5.    Dukung oleh sumber daya yang dilibatkan. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (human resources) maupun sumberdaya non-manusia (non-human resourse).

4)      Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan dalam hal ini adalah hal-hal yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan pembangunan dalam program pemberdayaan masyarakat (PNPM Mandiri Pedesaan), baik itu berasal dari dalam masyarakat (faktor internal) maupun yang berasal dari luar (faktor eksternal). yaitu sebagai berikut :

1.    faktor internal

Ø  Faktor kesadaran masyarakat

Ø  Tingkat pendidikan masyarakat

Ø  Tingkat pendapatan atau penghasilan masyarakat

2.    faktor eksternal

Ø  Peran serta pemerintah daerah

Ø  Kondisi Geografis Wilayah

Ø  Fasilitas atau peralatan