BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sejarah
ekonomi Indonesia adalah kisah pertarungan gagasan atas dua pokok soal penting:
kepantasan subsidi dan nasib kemakmuran ekonomi. Kerap kali kedua ide tersebut
bertemu dalan satu komoditas utama: minyak. Pada awal 1980-an Indonesia pernah
mendapatkan rezeki minyak (oil boom) akibat harga minyak melesat
menjadi US$ 30/barrel, dari harga sebelumnya dikisaran US$ 10/barrel. Bonanza
minyak itu diperoleh karena Indonesia menjadi eksportir minyak, sehingga tiap
kenaikan harga minyak internasional merupakan berita gembira karena penerimaan
negara meningkat. Tapi, sejak 2003 Indonesia telah menjadi importir neto minyak
sehingga kenaikan harga minyak internasional menimbulkan petaka yang panjang.
Pengalaman 2005 dan 2008 lalu merupakan cerita pahit betapa menderitanya
masyarakat akibat kenaikan harga BBM. Pemerintah tidak mampu melindungi
rakyatnya dari situasi tersebut, meskipun dana kompensasi sudah diberikan (BLT)
Rencana
pemerintah untuk membatasi subsidi BBM, walaupun terkesan terlambat, layak
untuk diapresiasi. Pertanyaannya, apakah pemerintah benar-benar mempunyai
keberanian untuk merealisasikannya.
Pandangan tersebut sangat beralasan, mengingat ketidaksolidan pendapat para menteri dalam berbagai kesempatan,serta pengalaman 2011 di mana pemerintah beberapa kali berencana mengurangi subsidi BBM tetapi rencana tersebut dibatalkan salah satunya akibat tidak tahan kritik pengamat.
Kenaikan BBM yang cukup drastis merupakan konsekuensi yang harus dihadapi akibat ruang fiskal yang semakin sempit serta ketidakberanian pemerintab menaikkan harga BBM dalam beberapa tahun terakhir.
Tantangan utama saat ini adalah bagaimana membangun komunikasi dengan rakyat terkait dengan rencana pembatasan subsidi serta bagaimana mengalokasikan dana hasil penghematan secara optimal.
Dengan bahasa yang mudah dimengerti, masyarakat perlu diedukasi melalui berbagai forum dan media. Rakyat perlu dipahamkan bahwa Indonesia bukanlah negara yang kaya akan minyak, gas alam dan batu bara seperti yang dipersepsikan selama ini. Fakta bahwa harga BBM di Indonesia jauh lebih murah dari pada harga di banyak negara berkembang perlu dipaparkan dengan jernih.
Pemerintah perlu membuat program yang menyentuh langsung kepentingan rakyat. Program seperti pengembangan infrastruktur dan transportasi publik, Berta penyediaan tempat tinggal, sekolah dan rumah sakit murah bagi kalangan berpenghasilan rendah akan sangat mengena. Pemberian dana bantuan tunai perlu dilanjutkan dengan nilai yang disesuaikan untuk mengakomodasi kenaikan harga kebutuhan akibat inflasi. Semua rencana tersebut harus dikomunikasikan dengan baik, sekali lagi melalui bahasa yang mudah dimengerti rakyat.
Di negeri mana pun, menaikkan harga BBM bukanlah kebijakan populer, tetapi apabila pemerintah tidak menerapkan rencana tersebut, mereka tidak saja akan kehilangan kesempatan untuk memperbaiki profil dan efektivitas APBN, tetapi juga akan kehilangan kredibilitas. Impaknya, efektivitas pemerintah SBY pada masa mendatang akan semakin menurun dan berpotensi menjadi lame duck, jauh sebelum Pemilu 2014 dilaksanakan.
Meminjam pemikiran rekan saya, Anies Baswedan, para pemimpin tidak boleh takut kepada pengamat tetapi harus takut kepada sejarawan; karena sejarawan akan mencatat karya mereka sedangkan pengamat akan selalu mengkritik setiap kebijakan pemerintah. Bagi seorang pemimpin sejati, tidak ada yang lebih membanggakan daripada menghasilkan karya besar yang memakmurkan rakyat dan dicatat oleh sejarah dengan tinta emas.
Pandangan tersebut sangat beralasan, mengingat ketidaksolidan pendapat para menteri dalam berbagai kesempatan,serta pengalaman 2011 di mana pemerintah beberapa kali berencana mengurangi subsidi BBM tetapi rencana tersebut dibatalkan salah satunya akibat tidak tahan kritik pengamat.
Kenaikan BBM yang cukup drastis merupakan konsekuensi yang harus dihadapi akibat ruang fiskal yang semakin sempit serta ketidakberanian pemerintab menaikkan harga BBM dalam beberapa tahun terakhir.
Tantangan utama saat ini adalah bagaimana membangun komunikasi dengan rakyat terkait dengan rencana pembatasan subsidi serta bagaimana mengalokasikan dana hasil penghematan secara optimal.
Dengan bahasa yang mudah dimengerti, masyarakat perlu diedukasi melalui berbagai forum dan media. Rakyat perlu dipahamkan bahwa Indonesia bukanlah negara yang kaya akan minyak, gas alam dan batu bara seperti yang dipersepsikan selama ini. Fakta bahwa harga BBM di Indonesia jauh lebih murah dari pada harga di banyak negara berkembang perlu dipaparkan dengan jernih.
Pemerintah perlu membuat program yang menyentuh langsung kepentingan rakyat. Program seperti pengembangan infrastruktur dan transportasi publik, Berta penyediaan tempat tinggal, sekolah dan rumah sakit murah bagi kalangan berpenghasilan rendah akan sangat mengena. Pemberian dana bantuan tunai perlu dilanjutkan dengan nilai yang disesuaikan untuk mengakomodasi kenaikan harga kebutuhan akibat inflasi. Semua rencana tersebut harus dikomunikasikan dengan baik, sekali lagi melalui bahasa yang mudah dimengerti rakyat.
Di negeri mana pun, menaikkan harga BBM bukanlah kebijakan populer, tetapi apabila pemerintah tidak menerapkan rencana tersebut, mereka tidak saja akan kehilangan kesempatan untuk memperbaiki profil dan efektivitas APBN, tetapi juga akan kehilangan kredibilitas. Impaknya, efektivitas pemerintah SBY pada masa mendatang akan semakin menurun dan berpotensi menjadi lame duck, jauh sebelum Pemilu 2014 dilaksanakan.
Meminjam pemikiran rekan saya, Anies Baswedan, para pemimpin tidak boleh takut kepada pengamat tetapi harus takut kepada sejarawan; karena sejarawan akan mencatat karya mereka sedangkan pengamat akan selalu mengkritik setiap kebijakan pemerintah. Bagi seorang pemimpin sejati, tidak ada yang lebih membanggakan daripada menghasilkan karya besar yang memakmurkan rakyat dan dicatat oleh sejarah dengan tinta emas.
1.2 Perumusan
Masalah
Makalah ini dibuat untuk mengkritisi dampak
dari kenaikan BBM terutama pada masyarakat
terhadap kredibilitas pemerintah
1.Apa Dampak Kenaikan BBM ?
2.Bagaimana Tindakan Pemerintah?
3.Bagaimana Tindakan Masyrakat ?
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Aspek Aspek Kenaikan
BBM
Kenaikan BBM
akan meninggalkan luka mendalam dihati warga masyarakat, perhitungan ekonomis
dengan menggunakan berbagai macam indikator menginsyaratkan bahwa kenaikan BBM
dianggap harga mati, sedangkan aspek dampak bagi 40 juta masyarakat miskin
tidak benar - benar diperhitungkan, semua dihitung dengan matematik, dengan
statistik, dengan rasio dan persentase. Padahal aspek - aspek yang ditimbulkan
dampaknya tidak selalu matematis, Jika BLT diluncurkan setiap 3 bulan dengan
jumlah Rp. 150.000,00 /KK atau Rp. 150.000,00/Anggota Keluarga maka berapa
pemasukan dari BLT, bandingkan dengan kenaikan transportasi, kesulitan pelaku
transportasi karena penumpang akan lebih memilih kredit motor dibandingkan naik
angkutan umum yang notabene memiliki dampak pengeluaran yang sama tetapi
memiliki nilai investasi yang berbeda. Kenaikan harga kebutuhan pokok, kenaikan
harga - harga lain yang secara tidak langsung berhubungan dengan kenaikan BBM.
Kenaikan BBM
bisa menjadi alasan politis, bisa menjadi alasan ekonomis, bisa juga tanpa
beralasan, penulis tidak melihat aspek kenaikan ini tetapi melihat dampak dari
kenaikan ini, setelah BBM dinaikkan maka semua peneliti sosial wajib melakukan
penyebaran kuesioner terkait dengan daya beli, apakah daya beli masyarakat
cenderung turun atau cenderung tetap, jika daya beli menurun maka akankah
mereka merasa sejahtera jika kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, berapa bisnis
yang akan gulung tikar, jika banyak perusahaan gulung tikar berapa banyak
kejadian PHK, jika banyak kejadian PHK maka daya beli masyarakat akan semakin
turun.
Jika
memenuhi kebutuhan dasar saja gagal, kriminalitas akan naik atau turun, jika
kemudian kriminalitas menjadi naik, akankah masyarakat merasa aman, masyarakat
merasa nyaman, jika jalan - jalan saja harus menyimpan kekhawatiran pencurian,
perampokan, penjambretan dll. apakah aspek ini sudah benar - benar dikaji oleh
pemerintah, apakah aspek - aspek sosial, psikologis sudah diantisipasi? jika
kenaikan BBM justru menjadi sebuah bahan bakar terjadinya ketidakpercayaan
kepada pemerintah, jika kenaikan BBM menjadi sebuah pemicu munculnya kerusuhan
secara massal, masihkan menaikkan BBM menjadi satu - satunya pilihan?
Salah satu
bahaya yang paling ditakuti dari sebuah rasa ketidakamanan dan ketidaknyamanan
adalah rasa frustasi, rasa kecewa, jika akumulasi kekecewaan ini mencapai
puncak yang tidak dapat ditahan oleh koping manusia maka kerusuhan, penjarahan,
kriminalitas, kejahatan akan menjadi sebuah berita rutin yang didengar paska
kenaikan harga BBM, tidak semua bisa dimatematis, tetapi tidak ada sebuah
kejadianpun yang tidak menimbulkan dampak maupun akibat.
2.2 Kredibilitas
Pemerintahan
Tahun
1993, James Kouzes dan Barry Posner meluncurkan edisi pertama buku ini. Pada
era tersebut, para pemimpin belum dibekali teknologi informasi yang canggih
ataupun bantuan dari para konsultan yang marak ditemui saat ini. Saat itu,
kedua pemikir kepemimpinan terkemuka ini menemukan bahwa inti kepemimpinan yang
efektif terletak pada kredibilitas individu yang terdiri atas kejujuran,
kompetensi dan kemampuan menginspirasi.
Setelah
hampir dua dekade berlalu, dunia berubah total. Berbagai krisis – mulai dari
krisis ekonomi, krisis politik, hingga krisis kepercayaan – melanda dunia. Di
tengah situasi yang penuh ketidakpastian ini, Kouzes dan Posner merasa perlu
kembali mengingatkan pentingnya kredibilitas bagi para pemimpin. Karena alasan
tersebut, mereka merevisi total edisi pertama buku ini dan menulis ulang peran kredibilitas
berdasarkan riset global yang telah mereka lakukan sepanjang 30 tahun terakhir.
Dalam
riset yang melibatkan lebih dari 100 ribu responden dari seluruh dunia itu,
mereka juga mewawancarai ratusan pemimpin dunia dari berbagai latar belakang,
mulai dari dunia bisnis, pemerintahan, pendidikan, agama hingga sektor
nonprofit. Hasil riset tersebut ternyata konsisten dengan temuan mereka dua
dasawarsa yang lampau. Fondasi utama kepemimpinan masa kini adalah
kredibilitas, yang terdiri dari kejujuran, kompetensi, kemampuan menginspirasi,
ditambah satu karakteristik baru: berpandangan ke depan.
Mengapa
kredibilitas sangat penting? Seorang pemimpin yang kredibel akan membuat
anggotanya merasa bangga menjadi bagian dari organisasi, menjadi bersemangat,
memiliki komitmen serta loyalitas dan rasa saling memiliki terhadap organisasi.
Sebaliknya, pemimpin yang memiliki kredibilitas rendah membuat anggotanya
bekerja hanya pada saat diawasi, termotivasi hanya oleh uang dan materi semata,
serta merasa tidak betah berlama-lama menjadi anggota organisasi tersebut
(halaman 29).
Jenderal
David Petraeus, komandan pasukan Amerika Serikat di Afghanistan yang kini
Direktur CIA, mengamini vitalnya peran kredibilitas seorang pemimpin ini.
Jenderal bintang empat yang juga doktor lulusan Princeton ini berkisah bahwa
suatu saat, di tengah kekacauan dan situasi genting yang dihadapi pasukannya,
seorang prajurit datang menghadap. Prajurit itu berkata bahwa satu-satunya yang
dapat diandalkan oleh pasukannya saat itu hanyalah kredibilitas sang jenderal,
and they took that pretty seriously!
Bagaimana
cara seorang pemimpin membangun dan menjaga kredibilitasnya? Kouzes dan Posner
merumuskannya dalam 6 poin disiplin. Disebut sebagai disiplin karena
kredibilitas adalah sesuatu yang diraih dengan kerja keras dan komitmen tinggi.
Disiplin
pertama adalah discover yourself.
Seorang pemimpin harus mampu memahami dirinya lebih dulu sebelum memahami orang lain. Artinya, pemimpin harus memiliki sikap dan nilai-nilai yang selalu ia pegang teguh dalam mengambil keputusan. Di sini pemimpin juga dituntut memiliki kompetensi yang memadai dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya.
Seorang pemimpin harus mampu memahami dirinya lebih dulu sebelum memahami orang lain. Artinya, pemimpin harus memiliki sikap dan nilai-nilai yang selalu ia pegang teguh dalam mengambil keputusan. Di sini pemimpin juga dituntut memiliki kompetensi yang memadai dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya.
Disiplin
kedua, menghargai bawahan.
Proses ini berupa menyelaraskan nilai yang dianut pemimpin dengan nilai yang dipegang teguh bawahannya. Dalam proses ini, pemimpin dituntut lebih banyak mendengarkan, membangun dialog dan menghargai perbedaan pendapat dalam organisasi (halaman 75). Di era media sosial saat ini, salah satu cara efektifnya adalah berpartisipasi aktif dalam blog korporasi.
Proses ini berupa menyelaraskan nilai yang dianut pemimpin dengan nilai yang dipegang teguh bawahannya. Dalam proses ini, pemimpin dituntut lebih banyak mendengarkan, membangun dialog dan menghargai perbedaan pendapat dalam organisasi (halaman 75). Di era media sosial saat ini, salah satu cara efektifnya adalah berpartisipasi aktif dalam blog korporasi.
Disiplin
ketiga, menegaskan nilai-nilai bersama.
Nilai-nilai bersama adalah dasar dalam membangun hubungan kerja yang produktif dan tulus. Ketika organisasi mulai menjadi besar, bahkan melintasi batas antarnegara, nilai-nilai bersama ini diperlukan untuk menegaskan identitas dan budaya organisasi. Salah satu caranya dengan selalu menanamkan nilai-nilai bersama ke dalam proses organisasi, mulai dari proses rekrutmen anggota baru, pelatihan hingga proses promosi.
Nilai-nilai bersama adalah dasar dalam membangun hubungan kerja yang produktif dan tulus. Ketika organisasi mulai menjadi besar, bahkan melintasi batas antarnegara, nilai-nilai bersama ini diperlukan untuk menegaskan identitas dan budaya organisasi. Salah satu caranya dengan selalu menanamkan nilai-nilai bersama ke dalam proses organisasi, mulai dari proses rekrutmen anggota baru, pelatihan hingga proses promosi.
Disiplin
keempat, membangun kapasitas bawahan.
Lima kapasitas yang harus dibangun adalah kompetensi, kebebasan memilih, rasa percaya diri, iklim organisasi, dan komunikasi. Yang menarik, dalam upaya membangun kompetensi, peran pemimpin hanyalah educate, educate, and educate (halaman 114). Survei yang dilakukan McKinsey pada 2010 mengungkap, 58% eksekutif berpendapat bahwa membangun kompetensi ada dalam tiga besar prioritas organisasi, sementara 90% eksekutif menganggap hal tersebut ada dalam 10 besar prioritas organisasi mereka. Dalam survei yang sama disebutkan bahwa fungsi utama kepemimpinan adalah membangun kompetensi bawahan.
Lima kapasitas yang harus dibangun adalah kompetensi, kebebasan memilih, rasa percaya diri, iklim organisasi, dan komunikasi. Yang menarik, dalam upaya membangun kompetensi, peran pemimpin hanyalah educate, educate, and educate (halaman 114). Survei yang dilakukan McKinsey pada 2010 mengungkap, 58% eksekutif berpendapat bahwa membangun kompetensi ada dalam tiga besar prioritas organisasi, sementara 90% eksekutif menganggap hal tersebut ada dalam 10 besar prioritas organisasi mereka. Dalam survei yang sama disebutkan bahwa fungsi utama kepemimpinan adalah membangun kompetensi bawahan.
Disiplin
kelima, melayani.
Kepemimpinan pada dasarnya memberikan pelayanan ke seluruh organisasi. Konsep ini telah banyak dibahas dalam topik-topik mengenai servant leadership. Salah satu cara termudah mengukur keseriusan seorang pemimpin adalah dengan mengamati berapa banyak waktu yang dicurahkan oleh pemimpin untuk bawahan dan organisasinya. Bagi seorang pemimpin, time is the only true resource. Selain itu, pemimpin yang kredibel termasuk yang pertama kali mengetahui adanya masalah dalam organisasi, dan yang pertama kali pula bertindak menyelesaikan masalah itu.
Kepemimpinan pada dasarnya memberikan pelayanan ke seluruh organisasi. Konsep ini telah banyak dibahas dalam topik-topik mengenai servant leadership. Salah satu cara termudah mengukur keseriusan seorang pemimpin adalah dengan mengamati berapa banyak waktu yang dicurahkan oleh pemimpin untuk bawahan dan organisasinya. Bagi seorang pemimpin, time is the only true resource. Selain itu, pemimpin yang kredibel termasuk yang pertama kali mengetahui adanya masalah dalam organisasi, dan yang pertama kali pula bertindak menyelesaikan masalah itu.
Disiplin
yang terakhir adalah senantiasa menjaga harapan dan semangat bawahan.
Pemimpin adalah orang yang senantiasa menyebarkan antusiasme dan rasa percaya yang tulus, mendorong kemauan bawahan, menyediakan sumber daya yang dibutuhkan, serta menyiratkan optimisme untuk masa depan yang lebih baik. Seburuk apa pun kondisi yang tengah dihadapi, pemimpin adalah figur yang selalu tampil penuh percaya diri, berpikir positif, dan memiliki can-do attitude.
Pemimpin adalah orang yang senantiasa menyebarkan antusiasme dan rasa percaya yang tulus, mendorong kemauan bawahan, menyediakan sumber daya yang dibutuhkan, serta menyiratkan optimisme untuk masa depan yang lebih baik. Seburuk apa pun kondisi yang tengah dihadapi, pemimpin adalah figur yang selalu tampil penuh percaya diri, berpikir positif, dan memiliki can-do attitude.
Sebagai
seorang manusia, pemimpin bisa jadi melakukan kesalahan yang mengakibatkan
hilangnya kredibilitas. Untuk mendapatkan kembali kredibiltas, ada 6 langkah yang
harus dilakukan. Kouzes dan Posner menyebutnya sebagai Six A’s of Leadership
Accountability, yang terdiri dari Accept, Admit, Apologize, Act, Amend, and
Attend. Langkah pertama untuk mendapatkan kembali kredibilitas adalah menerima
(accept) konsekuensi yang diakibatkan kesalahan tersebut. Kemudian secara
terbuka mengakui (admit) kesalahan, dan meminta maaf (apologize) kepada pihak
yang dirugikan atas kesalahan yang telah dibuat. Tahap berikutnya, bertindak
langsung (act) untuk memperbaiki (amend) kesalahan yang telah terjadi.
Terakhir, hadir (attend) secara langsung dalam setiap langkah perbaikan,
bersedia menerima kritik dan saran atas aksi perbaikan yang dilakuan (halaman
149).
Kesuksesan
sebuah organisasi dalam menyikapi perubahan lingkungan sangat bergantung pada
bagaimana kredibilitas sang pemimpin. Namun tentu saja pemimpin tidak dapat
melakukannya sendirian. Setiap orang patut berbagi tanggung jawab dan membangun
rasa saling percaya untuk sebuah kerja besar yang hendak dicapai. Dengan
demikian, pada akhirnya kredibilitas adalah milik setiap individu.
2.3 Sudut Kenaikan BBM
Sikap Kami
Terhadap Kenaikan BBM
Seperti yang kita ketahui, Indonesia
lagi “panas” tentang isu kenaikan BBM. Bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap
kami? Supaya adil, kami akan mencoba objektif menjelaskan dari beberapa sudut
pandang untuk dianalisis kemudian disimpulkan.
“Berpikir objektif sangat penting
untuk pengambilan sikap yang tepat. Dinginkan kepala, lalu berpikir.”
1. Sudut
Pandang Pemerintah
Alasan pemerintah adalah untuk
menyelamatkan negara dari anggaran yang membengkak. Hal ini disebabkan karena
harga minyak dunia naik sehingga beban subsidi BBM akan bertambah besar. Mau
tidak mau harga harus naik!
2. Sudut
Pandang Pengusaha
BBM naik menyebabkan biaya
operasional naik. Hal ini bisa dicover dengan naikin harga barang yang
diproduksi.
3. Sudut
Pandang Akademisi
BBM naik menyebabkan harga barang
naik. Rakyat makin susah. Tolak!
4. Sudut
Pandang Masyarakat
Pasrah, cuma bisa terima.
5. Sudut
Pandang Parpol Oposisi
BBM naik, rakyat merasa susah! Ayo
tolak ramai-ramai !
Sekarang masuk ke analisis kami.
Benarkah sudut pandang pemerintah?
Adalah hal yang benar jika harga
minyak dunia naik, maka subsidi BBM akan bertambah. Ada yang tidak setuju,
katanya harga minyak jangan ngikutin harga minyak dunia. Penjelasannya simpel,
Indonesia belum bisa memenuhi kebutuhan minyaknya sendiri. Masih harus impor
makanya harga BBM kita masih bergantung sama harga minyak dunia.
Lalu muncul analisis ekonom Pak Kwik
yang menjelaskan bahwa harga minyak naik, pemerintah masih untung, jadi tidak
perlu naik.
Hal ini memang benar jika dilihat
dari satu sisi saja. Secara ekonomi memang dari hasil jual beli BBM meskipun
pemerintah memberikan subsidi Pertamina tetap memberikan keuntungan! Lantas
mengapa harus naik?
Disini kami menjelaskan alasan yang
paling tepat mengapa BBM harus naik. “Meningkatkan Efisiensi Anggaran”. Seperti
yang kita ketahui, subsidi BBM ini banyak yang salah sasaran. Contohnya?
Entah sudah berapa banyak BBM
subsidi yang habis kebakar karena macet. Habis kebakar buat lomba balapan liar.
Habis kebakar cuma karena gengsi ingin ke kampus menggunakan mobil, dan banyak
contoh lainnya. Apakah tepat sasaran?
Jadi subsidi BBM yang berhasil
dihemat bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan dan
kesehatan buat masyarakat miskin yang jelas lebih tepat sasaran.
Tapi apakah berarti pemerintah
benar? Tidak seluruhnya! Ada celahnya. Benar bahwa peningkatan efisiensi
anggaran bisa dilakukan dengan mengurangi subsidi BBM yang salah sasaran,
tetapi peningkatan efisiensi juga harus dilakukan di bidang yang lain!
FYI salah satu penyebab APBN
membengkak adalah reformasi birokrasi, dimana gaji PNS dinaikkan dengan tujuan
mengurangi korupsi dan meningkatkan performa kinerja pemerintah. Hasilnya? Gaji
naik tapi korupsi jalan terus! Pemerintah juga terlihat tidak ada upaya serius
untuk memerangi korupsi bahkan KPK ingin dikebiri lagi oleh DPR tercinta. Belum
lagi isu Banggar DPR yang boros! Renovasi ruang rapat dan toilet yang
menghabiskan uang milyaran, dan banyak kasus lainnya.
Jadi sampai disini kesannya,
peningkatan efisiensi anggaran dibebankan kepada masyarakat saja. Kita disuruh
bayar BBM lebih mahal, tapi pemerintah masih korupsi. Tidak meningkatkan
efisiensi birokrasi yang justru penghematannya bisa jadi lebih besar daripada
menaikkan harga BBM.
Inilah yang menyebabkan penolakan
dari orang-orang yang cerdas. Mereka tidak percaya bahwa pemerintah dapat
menggunakan subsidi yang berhasil dihemat dengan bijak. “Paling dikorupsi
lagi”, ujar masyarakat. Selain itu solusi yang ditawarkan adalah Bantuan
Langsung Sementara Masyarakat. Selain rawan diselewengkan oleh oknum tidak
bertanggung jawab, ini merupakan solusi sementara saja untuk memanjangkan umur
masyarakat miskin.
BAB III KESIMPULAN
3.1 KESIMPULAN
Isu kenaikan harga BBM subsidi sudah muncul sejak
setahun lalu. Isu ini terus berkembang hingga muncul rencana membatasi
pemakaian BBM subsidi. Sejak itu banyak spekulan yang bermain di bisnis ini
mencoba mengambil untung. Caranya BBM ditimbun, dan harga pun melambung tinggi.
Kenaikan harga BBM memang pada dasarnya tidak dapat
dipungkiri sehubungan dengan berbagai faktor-faktor baik internal dan eksternal
yang menekan perekonomian negara. Meroketnya hutang akibat peningkatan ABPN
yang harus dialokasikan untuk subsidi BBM. Selain itu, demi mewujudkan
peningkatan daya beli masyarakat dan kemandirian perlu adanya upaya untuk terus
merangsang masyarakat demi tidak berpangkunya pada subsidi yang diberikan oleh
pemerintah. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, menerima kebijakan
pemerintah untuk melakukan pengurangan subsidi BBM diharapkan dapat menjadi
jawaban atas berbagai persoalan ini. Pemerintah harus berani bersikap bahwa,
beban anggaran akan semakin berat kalau tidak dinaikkan. Namun, ada beberapa
hal yang perlu menjadi catatan untuk diperhatikan pemerintah. Rencana kenaikan
harga BBM subsidi telah disambut dengan berbagai aksi demonstrasi, mulai dari
mahasiswa hingga buruh.
Pada akhirnya kebijakan pun di buat oleh
pemerintah dengan dilaksanakannya Sidang Paripurna melalui voting anggota
DPR. Meski sidang paripurna pada hari Jum’at, 30 Maret 2012 malam kemarin
sangat lama dan diwarnai dengan kealotan serta kericuhan, akhirnya dapat
diambil kesimpulan yakni “opsi kenaikan BBM bersyarat di sepakati DPR. Kabar
gembira, kenaikan BBM 1 April tidak mungkin di lakukan . Karena dengan alasan
harga ICP sekarang tak memungkinkan dinaikannya BBM. Tapi, bila harga minyak
mentah Indonesia mencapai US$ 120,75 per barel maka kemungkinan besar BBM akan
tetap segera dinaikan. Jalan sidang cukup alot tapi telah disepakati bahwa BBM
tidak jadi dinaikan hingga menunggu perkembangan sampai 6 bulan berjalan akan
di naikan kembali atau tidak.
3.2 SARAN DAN SOLUSI
Terlambatnya respons
pemerintah untuk mengelola ekspektasi inflasi akan membuat tingkat inflasi
tahun ini bergerak liar dan memberikan dampak yang tidak terlalu menggembirakan
bagi perekonomian Indonesia. Karena itu, beberapa langkah harus mendapat
prioritas pemerintah dan BI untuk meredam ekspektasi inflasi.
Pertama, pemerintah harus lebih fokus dan inovatif untuk menjaga dan memperbaiki manajemen stok sebagai jaminan bahwa barang (juga jasa), khususnya barang kebutuhan pokok, tersedia di pasaran pada tingkat harga wajar. Selain memperbaiki jalur distribusi, pemerintah juga harus mempersiapkan diri secara matang untuk melakukan operasi pasar.
Kedua, penegakan hukum untuk meredam munculnya motif-motif spekulatif, seperti penimbunan BBM dan barang kebutuhan pokok lainnya, perlu lebih diintensifkan. Dalam kaitan ini, pemerintah perlu lebih serius melakukan penataan sistem monitoring dan evaluasi agar tindakan bisa segera dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan spekulatif.
Aktivasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) perlu menjadi bagian dari penataan sistem monitoring dan evaluasi ini. Ketiga, menekan biaya produksi yang selama ini membebani baik sektor pertanian atau industri.
Dalam kaitan dengan sektor pertanian,ada baiknya pemerintah menjamin stabilitas harga dan ketersediaan beberapa saprodi (sarana produksi pertanian), seperti pupuk, pestisida, dan benih. Dalam kaitan dengan sektor industri, fokus perhatian harus lebih diarahkan untuk mengeliminasi faktor-faktor yang mendorong munculnya fenomena ekonomi biaya tinggi (seperti biaya birokrasi dan pungutan liar).
Keempat, untuk menjaga persepsi pasar bahwa inflasi terkendali, ada baiknya BI tidak terlalu sensitif untuk menaikkan BI Rate. Artinya, BI rate sebaiknya tetap dipatok pada level 5,75 persen dan BI bisa menggunakan instrumen moneter lainnya, seperti giro wajib minimum (GWM), untuk menstabilkan likuiditas.
Pertama, pemerintah harus lebih fokus dan inovatif untuk menjaga dan memperbaiki manajemen stok sebagai jaminan bahwa barang (juga jasa), khususnya barang kebutuhan pokok, tersedia di pasaran pada tingkat harga wajar. Selain memperbaiki jalur distribusi, pemerintah juga harus mempersiapkan diri secara matang untuk melakukan operasi pasar.
Kedua, penegakan hukum untuk meredam munculnya motif-motif spekulatif, seperti penimbunan BBM dan barang kebutuhan pokok lainnya, perlu lebih diintensifkan. Dalam kaitan ini, pemerintah perlu lebih serius melakukan penataan sistem monitoring dan evaluasi agar tindakan bisa segera dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan spekulatif.
Aktivasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) perlu menjadi bagian dari penataan sistem monitoring dan evaluasi ini. Ketiga, menekan biaya produksi yang selama ini membebani baik sektor pertanian atau industri.
Dalam kaitan dengan sektor pertanian,ada baiknya pemerintah menjamin stabilitas harga dan ketersediaan beberapa saprodi (sarana produksi pertanian), seperti pupuk, pestisida, dan benih. Dalam kaitan dengan sektor industri, fokus perhatian harus lebih diarahkan untuk mengeliminasi faktor-faktor yang mendorong munculnya fenomena ekonomi biaya tinggi (seperti biaya birokrasi dan pungutan liar).
Keempat, untuk menjaga persepsi pasar bahwa inflasi terkendali, ada baiknya BI tidak terlalu sensitif untuk menaikkan BI Rate. Artinya, BI rate sebaiknya tetap dipatok pada level 5,75 persen dan BI bisa menggunakan instrumen moneter lainnya, seperti giro wajib minimum (GWM), untuk menstabilkan likuiditas.